Wisatawan yang akan masuk ke Jepang tak perlu melakukan tes PCR sepanjang sudah melakukan vaksinasi Covid-19.
Tapi, meskipun tes PCR akan dikesampingkan, pemerintah negeri mataharai terbit itu tetap memberlakukan batasan harian bagi pendatang.
“Mulai 7 September, kami tidak akan lagi meminta orang yang telah divaksinasi tiga kali untuk menunjukkan bukti bahwa mereka tidak terinfeksi,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang berbicara kepada wartawan secara online saat ia memulihkan diri dari COVID di kediaman resminya pada Rabu, 24 Agustus 2022.
Selama ini, Jepang telah mempertahankan beberapa tindakan perbatasan pandemi yang paling ketat di antara negara-negara dengan ekonomi tinggi.
Negara itu mengharuskan para pelancong untuk menunjukkan tes virus corona negatif yang diambil dalam waktu 72 jam setelah keberangkatan.
Kelonggaran turis masuk ke Jepang ini berkat desakan kelompok bisnis domestik dan asing.
Mereka mendesak pemerintah melakukan relaksasi yang lebih besar dari pengetatan perbatasan Jepang yang selama ini dilakukan.
Para pebisnis beralasan, tindakan pengetatan di perbatasan itu menimbulkan penderitaan di sektor ekonomi yang tidak berkesudahan.
Pada Mei lalu, Kishida menginginkan Jepang mudah diakses seperti negara-negara G7 lainnya mulai Juni dan seterusnya.
Negara-negara G7 lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Kanada, Jerman dan Prancis.
Semuanya sudah mulai mengizinkan turis untuk berkunjung meski secara terbatas.
Sebulan kemudian, Jepang sudah membuka diri untuk turis pertama kalinya dalam dua tahun terakhir.
Tapi, para wisatawan mancanegara itu disyaratkan harus mengajukan visa dan tetap berpegang pada protokol kesehatan dan mengambil paket wisata dengan jumlah pengunjung yang terbatas.
Media setempat melaporkan, Kishida dapat menaikkan batas harian terhadap pelancong yang datang dari 20 ribu menjadi 50 ribu, tapi hingga kini belum ada keputusan yang dibuat.
“Kami akan terus melonggarkan langkah-langkah ini secara bertahap,” katanya.
“Kami berharap untuk segera mengumumkan sesuatu berdasarkan pengaturan karantina dan situasi dengan infeksi.” Bagaimanapun, Kishida tengah mendorong strategi hidup dengan korona guna mengatasi lonjakan tanpa memaksakan pembatasan pada bisnis atau mobilitas.
Kishida juga mengatakan pemerintah tengah memfokuskan sumber daya medis pada pasien lanjut usia dan berisiko tinggi.
REUTERS